Gairah dan optimisme wacana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, akan menemui realisasinya hari ini, Kamis (21/1/2016), dengan dilakukannya groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo di Kec. Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat (KBB).
Kepastian hadirnya Presiden dalam dibukanya pembangunan jalur kereta cepat ini dikonfirmasikan kepastiannya oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Rabu (20/1/206). Presiden Jokowi dan istri, Ny. Iriana Joko Widodo dijadwalkan tiba di kawasan PTPN VIII, Kecamatan Cikalong Wetan, sekitar pukul 09.00 WIB.
Menurut Aher, segala persiapan untuk memuluskan pembangunan kereta cepat ini sudah dilakukan. Antara lain pemberian izin dan rekomendasi penggunaan kawasan hutan yang selesai Senin (18/1/2016) sore.
Sarana Transpoortasi Terintegrasi
Optimisme memang terasa meruap dalam pembangunan moda transportasi baru yang membentang sepanjang 142 km dari Jakarta ke Bandung ini. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan bersinggungan dengan proyek ini sudah melakukan persiapan dalam menyambut proyek pembangunan yang akan menghabiskan anggaran Rp 70 triliun ini.
Di antaranya dengan membangun sarana transportasi yang akan terintegrasi dengan kereta cepat ini, seperti mass rapid transit (MRT) di kawasan Bandung Raya dan light rail transit (LRT) Jabodetabek. Sistem transportasi yang terintegrasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dan Bandung.
Optimisme dari pembangunan kereta cepat ini antara lain dirasakan Pemerintah Kabupaten Bandung. Apalagi kawasan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kab. Bandung nantinya merupakan titik akhir dari kereta yang mampu melesat hingga lebih dari 300 km/jam ini. Hal itu sangat strategis bagi pembangunan Kota Baru Tegalluar. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur diperkirakan akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kereta cepat ini pasti akan digunakan wisatawan untuk menikmatik keindahan di kawasan Bandung dan sekitarnya.
Meski banyak yang menyambut baik pembangunan kereta cepat ini, namun bukan berarti tidak ada suara-suara kritis. Salah satunya dilontarkan Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kab. Bandung Barat (KPP-KBB), Ade Ratmaja yang meminta pemerintah memenuhi semua regulasi yang disyaratkan.
Menurutnya, pembanguna high speed train Jakarta-Bandung ini terlalu dipaksakan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) masih dalam proses. Ia juga menyoroti belum keluarnya izin prinsip dan trasenya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah-daerah yang bakal dilintasi. Pemerintah juga diminta cermat dan hati-hati dalam menyelesaikan masalah lahan masyarakat yang dilintasi kereta cepat ini.
Hal lainnya yang belum rampung sepenuhnya, seperti yang diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang menyatakan ada beberapa dokumen, terutama mengenai amdal yang sedang direvisi karena izin amdal dari konsorsium proyek tersebut masih terlalu sederhana.
PersiapanRencana kedatangan Presiden Jokowi sudah diantisipasi Pemerintah Kecamatan Cikalong Wetan dengan melakukan berbagai persiapan. ntara lain dengan mendirikan tenda di lokasi yang rencananya akan dijadikan Stasiun Walini. Menurut Camat Cikalong Wetan, Bambang Supriyono, rencana kedatangan Presiden Jokowi sudah A-1 (pasti). Karena itu, pihaknya pun memperbaiki akses jalan menujku lokasi acara.
Kepastian hadirnya Presiden dalam dibukanya pembangunan jalur kereta cepat ini dikonfirmasikan kepastiannya oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Rabu (20/1/206). Presiden Jokowi dan istri, Ny. Iriana Joko Widodo dijadwalkan tiba di kawasan PTPN VIII, Kecamatan Cikalong Wetan, sekitar pukul 09.00 WIB.
Menurut Aher, segala persiapan untuk memuluskan pembangunan kereta cepat ini sudah dilakukan. Antara lain pemberian izin dan rekomendasi penggunaan kawasan hutan yang selesai Senin (18/1/2016) sore.
Sarana Transpoortasi Terintegrasi
Optimisme memang terasa meruap dalam pembangunan moda transportasi baru yang membentang sepanjang 142 km dari Jakarta ke Bandung ini. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan bersinggungan dengan proyek ini sudah melakukan persiapan dalam menyambut proyek pembangunan yang akan menghabiskan anggaran Rp 70 triliun ini.
Di antaranya dengan membangun sarana transportasi yang akan terintegrasi dengan kereta cepat ini, seperti mass rapid transit (MRT) di kawasan Bandung Raya dan light rail transit (LRT) Jabodetabek. Sistem transportasi yang terintegrasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dan Bandung.
Optimisme dari pembangunan kereta cepat ini antara lain dirasakan Pemerintah Kabupaten Bandung. Apalagi kawasan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kab. Bandung nantinya merupakan titik akhir dari kereta yang mampu melesat hingga lebih dari 300 km/jam ini. Hal itu sangat strategis bagi pembangunan Kota Baru Tegalluar. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur diperkirakan akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kereta cepat ini pasti akan digunakan wisatawan untuk menikmatik keindahan di kawasan Bandung dan sekitarnya.
Meski banyak yang menyambut baik pembangunan kereta cepat ini, namun bukan berarti tidak ada suara-suara kritis. Salah satunya dilontarkan Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kab. Bandung Barat (KPP-KBB), Ade Ratmaja yang meminta pemerintah memenuhi semua regulasi yang disyaratkan.
Menurutnya, pembanguna high speed train Jakarta-Bandung ini terlalu dipaksakan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) masih dalam proses. Ia juga menyoroti belum keluarnya izin prinsip dan trasenya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah-daerah yang bakal dilintasi. Pemerintah juga diminta cermat dan hati-hati dalam menyelesaikan masalah lahan masyarakat yang dilintasi kereta cepat ini.
Hal lainnya yang belum rampung sepenuhnya, seperti yang diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang menyatakan ada beberapa dokumen, terutama mengenai amdal yang sedang direvisi karena izin amdal dari konsorsium proyek tersebut masih terlalu sederhana.
PersiapanRencana kedatangan Presiden Jokowi sudah diantisipasi Pemerintah Kecamatan Cikalong Wetan dengan melakukan berbagai persiapan. ntara lain dengan mendirikan tenda di lokasi yang rencananya akan dijadikan Stasiun Walini. Menurut Camat Cikalong Wetan, Bambang Supriyono, rencana kedatangan Presiden Jokowi sudah A-1 (pasti). Karena itu, pihaknya pun memperbaiki akses jalan menujku lokasi acara.
----------
Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS
